TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SEWA SUNGAI (Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)

ABSTRAK
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SEWA SUNGAI
(Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)
Praktek sewa menyewa sungai di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati merupakan sebuah bentuk akad dengan menyewakan sungai dalam jangka waktu satu sampai dua musim. Dalam pelaksanaannya pembayaran sewanya menggunakan dua metode, yaitu dengan uang tunai dan dengan hasil panen dari pemanfaatan sungai tersebut sesuai dengan nominal sewanya. Metode pembayaran yang kedua mengakibatkan kerugian pada masing-masing pihak yang di pengaruhi oleh harga hasil panen, karena harga menyesuaikan dengan harga hasil panen di awal akad, jika harga hasil panen murah maka pihak pertama (yang menyewakan) yang dirugikan, dan jika harga hasil panen mahal maka pihak kedua (penyewa) yang merasa dirugikan. Permaslahan selanjutnya adalah status kepemilikan sungai yang seharusnya adalah barang milik umum, tetapi di manfaatkan oleh individu.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sunber data primer yang digunakan adalah dari hasil wawancara dengan petani penyewa dan petani yang menyewakan sungai di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Sedangkan data sekunder didapat dari literatur lain yang membahas sewa menyewa sungai.
Hasil penelitian ini adalah Praktek sewa sungai di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tidak sesuai dengan Ekonomi Islam. Dari beberapa syarat dalam ijārah, yaitu aqidain, ma’qud alaih, upah, dan ijab qabul, praktek sewa sungai di Desa Kembang melanggar syarat obyek sewa yang mana status sungai adalah barang milik umum disewakan oleh individu, sedagkan syarat barang yang disewakan harus milik sendiri. Sehingga kepemilikan sungai tersebut tidak tamman, dan itu tidak sesuai dengan ketentuan ijārah. Namun untuk alasan kemaslahatan bagi petani penyewa yang kesulitan bercocok tanam maka sewa sungai tetap dilakukan.
Kata kunci: ijārah, Praktek Sewa Sungai, Barang Milik Umum