KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING DI DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH BIDANG PEMANFAATAN BANGUNAN ( RUSUNAWA ROMOKALISARI ) KOTA SURABAYA

Abstrak
Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyakat. Pengertian tersebut tercantum didalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kedudukan pekerja menurut UU Ketenagakerjaan dan perlindungan hukum bagi pekerja yang dinilai masih kurang melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja. Sehingga masih banyak hak – hak pekerja yang belum terpenuhi sebagaimana peraturan perundang – undangan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris .Adapun pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendektan secara fakta / lapangan.
Kedudukan hukum pekerja outsourcing di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang berada di Rusunawa Romokalisari Kota Surabaya mengacu kepada ketentuan Undang – Undang Ketenagakerjaan. Karena melihat dari unsur – unsur hubungan kerja telah terpenuhi secara maksimal serta penggunaan asas hukum Lex superior derogat legi inferiori memperkuat penggunaan UU Ketenagakerjaan dimana maksud dari asas tersebut adalah peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dan perlindungan hukum pekerja outsourcing diberikan sebelum terjadinya perselisihan dengan cara mencegahan berupa teguran dan batasan – batasan dalam pemenuhan kewajiban pekerja Perlindungan preventif yang dilakukan ialah pekerja diikutkan dalam pembahasan isi surat perintah kerja serta perubahan yang akan diterapkan dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan maka proses penyelesaian perselisihan akan diselesaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Kata kunci : Pekerja, Kedudukan, Perlindungan