MENELISIK PENERAPAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena penerapan penghapusan Barang Milik Negara ditinjau dari asas Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai serta perlakuan akuntansi pada penerapan penghapusan Barang Milik Negara berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, disciplined comparative yang bertujuan membandingkan kasus yang dipelajari dengan teori (peraturan) yang mapan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan penghapusan BMN secara good practice, dapat dikatakan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya asas-asas pengelolaan BMN, antara lain Asas Fungsional, Asas Kepastian Hukum, Asas Transparansi, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas, dan Asas Kepastian Nilai dalam proses Penghapusan BMN. Perlakuan akuntansi sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 serta sudah tersistem secara aplikasi melaui Sistem Informasi dan Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kondisi di lapangan menunjukkan dalam penerapan penghapusan masih terdapat bad practice yang terindikasi fraud. Perencanaan kebutuhan dan ketersedian BMN yang dilakukan hanya sekadar untuk memenuhi formalitas. Penghapusan barang hilang yang nilainya dirasa relatif kecil sering kali diabaikan, dan mengusulkan penjualannya bersama barang lain yang masih ada (assets laundry). Aksi “Tutup mata” oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang yang dilakukan atas selisih jumlah barang yang ada di lapangan dengan jumlah barang yang diusulkan. Penetapan Status Penggunaan BMN yang belum sepenuhnya diterapkan. Masih terdapat peraturan yang berada di grey area (area abu-abu) yang dianggap masih belum tegas, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, serta terdapatnya celah peraturan. Pelaksanaan lelang yang kurang dilaksanakan secara terbuka, dengan penyebaran informasi/pengumuman lelang yang terbatas untuk kalangan sendiri. Pemecahan permohonan lelang untuk menghindari keharusan pengumuman lelang melalui media massa. Kelalaian dalam menyampaikan laporan penghapusan pada pengelola barang sehingga berkurangnya fungsi kontrol pengendalian.

Kata Kunci: BMN, Penjualan BMN, Penghapusan BMN, Asas-asas Pengelolaan BMN, Perlakuan Akuntasi