KESEPAKATAN PEMBAYARAN PINJAMAN YANG DITUANGKAN PADA RISALAH PERTEMUAN DALAM BENTUK AKTA DI BAWAH TANGAN

Muncul isu persoalan pada Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel dimana terjadi perbedaan penafsiran antara hakim dan penggugat dalam kasus wanprestasi, hakim menilai bahwa tidak menemukan adanya kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan tergugat dalam klausul perjanjian maupun akta risalah pertemuan pada surat somasi pengugat sebagai dasar untuk menuntut hak ganti rugi yang menjadikan risalah pertemuan bukan merupakan klausul perjanjian sedangkan menurut penggugat mendalilkan bahwa pertemuan dua kali atas surat somasi yang menciptakan akta risalah pertemuan yang berisi kesepakatan jatuh tempo dan pernyataan tergugat yang bertanggungjawab akan mengembalikan keuangan penggugat pada akhir juni 2024. Namun faktanya, tergugat mengingkari janjinya dan belum mengembalikan keuangan dari penggugat hingga saat ini.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara preskriptif untuk mendapatkan jawaban rumusan masalah yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel yang menyatakan bahwa risalah pertemuan penyelesaian yang dibuat oleh para pihak bukan merupakan klausul perjanjian itu tidak tepat karena risalah pertemuan yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak itu sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata menjadi addendum yang tidak lepas dan menjadi satu kesatuan dari sebelumnya dan addendum tersebut sah dan mengikat para pihak dan dapat menjadi alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata. Adapun pernyataan tergugat akan bertanggung jawab mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan dapat menjadi bukti terjadinya kesepakatan jatuh tempo pembayaran atas somasi yang diberikan oleh penggugat atau kreditur. Adanya pernyataan tersebut akibat dari somasi penggugat sebelum tergugat atau debitur dinyatakan lalai, sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata. Sebagai responnya, kemudian debitur menyepakati akan memenuhi kewajibannya akhir Juni 2024. Jadi, pernyataan debitur tersebut merupakan bukti bahwa kreditur telah memberikan somasi kepada debitur sebelum kreditur mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.