ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI TINDAKAN TIDAK DIPENUHINYA KLAUSUL PERJANJIAN OLEH DEVELOPER SEBAGAI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (Studi Putusan Nomor.1087/PDT.G/2024/PN.SBY)

Pesatnya perkembangan bisnis properti kerap diiringi dengan permasalahan yang merugikan konsumen. Hubungan antara konsumen dan pengembang, yang umumnya terjalin melalui perjanjian jual beli, tidak selalu berjalan mulus. Berbagai pelanggaran hak konsumen dapat terjadi pada tahapan pra-pembangunan, selama proses pembangunan, hingga pasca-transaksi. Kasus wanprestasi, yaitu kegagalan debitur memenuhi kewajibannya, dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menjadi isu yang kerap muncul, menimbulkan sengketa hukum yang memerlukan perhatian dari aspek perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Penelitian ini mengkaji kualifikasi perbuatan pengembang yang tidak memenuhi klausul perjanjian berupa penyerahan tanah dan bangunan yang telah dibayar lunas oleh pembeli, serta menganalisis ketepatan putusan Hakim dalam kasus No. 1087/Pdt.G/2024/PN.Sby yang mengkabulkan tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum penelitin terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi KUHPerdata terhadap perbuatan developer yang tidak melaksanakan klausul perjanjian berupa penyerahan tanah dan bangunan yang sudah dibayar lunas oleh pembeli sebagai wanprestasi atau perbuatan ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.