IMPLIKASI YURIDIS KEMENANGAN KOTAK KOSONG DALAM PILKADA TERHADAP LEGITIMASI DEMOKRASI DAN KETERWAKILAN RAKYAT

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan manifestasi nyata dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, muncul fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan “kotak kosong”, yang membuka ruang diskursus baru dalam aspek legalitas dan legitimasi dalam pemilu.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai legalitas kemenangan kotak kosong dalam Pilkada serta mengkaji implikasi yuridis dari penetapan calon terpilih yang memperoleh suara kurang dari 50% 1. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, keberadaan calon tunggal dan kolom kosong telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Legalitas kotak kosong sebagai bentuk kontrol demokratis diakui dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara untuk menerima atau menolak calon tunggal. Kemenangan kotak kosong mengindikasikan adanya krisis representasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pilihan yang tersedia, sehingga berimplikasi pada pemungutan suara ulang dan penguatan peran rakyat dalam menentukan keterwakilan politik. Putusan MK dalam kasus Pilkada Banjarbaru (Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan mempertegas pentingnya syarat legitimasi demokrasi dan mekanisme korektif dalam demokrasi lokal.