TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 21/KPPU-L/2015 TENTANG PERJANJIAN BAKU DAN PRAKTEK MONOPSONI

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan KPPU Nomor: 21/KPPU-L/2015 Tentang Perjanjian Baku dan Praktek Monopsoni”.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghukum PT Algae Sumba Timur Lestari disingkat PT ASTIL (Terlapor I) dengan denda sebesar 3,2 M dengan alasan PT ASTIL melakukan tindakan penguasaan terhadap pasokan dan menjadi pembeli tunggal komoditi rumput laut. Penguasaan dan pembelian rumput laut mentah/kering jenis Eucheuma Cottoni yang dilakukan PT ASTIL selama tahun 2013 sampai 2015 dapat bertahan dan terpelihara akibat adanya perilaku Terlapor II (Ir. Maxon M Pekuwali) yang menduduki 3 jabatan sekaligus dalam waktu bersamaan yaitu, Komisaris dan Pemegang Saham PT ASTIL sekaligus sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.Sehingga dalam putusan KPPU menyatakan PT ASTIL dan Ir. Maxon M. Pekuwali secara sah melanggar pasal 18 (praktek monopsoni). Kemudian PT ASTIL dan Ir. Maxon M. Pekuwali tidak terbukti melanggar Pasal 24 (persekongkolan). Dengan demikian, permasalahan yang dikaji adalah bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang perjanjian baku dan praktek monopsoni serta bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU Nomor: 21/KPPU-L/2015 tentang dugaan pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan normatif yang didasarkan pada suatu ketentuan hokum dan fenomena atau kejadian tertentu yang di dapat dari dokumentasi/catatan peristiwa yang sudah berlalu untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan di analisis secara deduktif.
Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang perjanjian baku dan praktek monopsoni yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bertentangan dengan Hukum Ekonomi Islam. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU nomor 21/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa PT ASTIL dan Ir. Maxon M. Pekuwali secara sah melanggar Pasal 18 telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Kemudian PT ASTIL (Terlapor I) dan Ir. Maxon M. Pekuwali (Terlapor II) tidak terbukti melanggar Pasal 24 tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, karena dalam konsepsi Islam Terlapor I dan II melakukan perdagangan dan jual beli yang dilarang dalam Islam dan adanya pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015, Perjanjian Baku, Praktek Monopsoni, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.