STUDI ANALISIS FATWA DSN No. 11/DSN-MUI/2000 TENTANG KAFALAH DALAM PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH

ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Studi analisis Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000 tentang kafalah dalam perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah” Tujuan dari skripsi ini untuk menjelaskan al-Maslahah al-Mursalah dalam pandangan Syari’at Islam dan fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000 tentang Kafalah dalam perspektif al-Maslahah al-Mursalah. Bahwa di dalam isi fatwa tersebut terdapat ketentuan “penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan”. Pada dasarnya, dalam akad kafalah tidak ada unsur imbalan (fee), karena semata-mata dilakukan dengan niat beribadah, tabarru’yang semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersil. Namun Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tersebut memperbolehkan menerima imbalan (fee) di dalam akad kafalah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (Library Research), Penelitian kepustakaan menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data-data yang diperoleh dari literatur-literarur dan refrensi dengan mengambil dari dari Al-Quran dan Hadits, juga kitab kitab fiqh klasik dan kontemporer, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dianalisis secara deduktif.
Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa Al-Maslahah Al-Mursalah dalam syari’at Islam adalah salah satu metode ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dalam menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang atau masalah-masalah yang baru dan belum ada ketentuan hukumnya. Terlihat bahwa hukum yang ditetapkan dengan metode tersebut dapat merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia yakni manarik suatu manfaat menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan bagaimanapun bentuknya. Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah dalam fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000 tentang kafalah adalah bahwa dengan diperbolehkannya Penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Tidak memberatkan yang dimaksud oleh fatwa DSN tersebut adalah imbalan tersebut tidak terlalu mahal sehingga memberatkan pihak penghutang (makful ‘anhu) atau terlalu besar melebih batas rasional. Maslahah mursalah memiliki beberapa tujuan syara’ yang harus dipelihara. Penerapan maslahah mursalah yang terdapat pada pembolehan adanya pemberian imbalan yang dikeluarkan oleh fatwa DSN MUI sudah memasukkan unsur pemeliharaan harta. Hal tersebut bisa dilihat dari pihak yang berpiutang bahwa pihak yang berpiutang (makful lahu) bisa merasa tenang dengan harta yang sudah diberikan kepada orang yang berhutang (makful ‘anhu) karena ada yang menjamin harta yang diberikan tersebut.

Kata Kunci: Fatwa, Kafalah, al-Maslahah al-Mursalah