Tinjauan Maslahah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia

Dalam agama Islam kehalalan makanan yang dikonsumsi merupakan hal pokok yang sangat prinsip, oleh karena itu negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Pemerintah berupaya menstabilkan dan mengatur jalanya produk yang beredar di Indonesia sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebelum PP 31 tahun 2019 terbit proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh MUI. Namun setelah PP 31 tahun 2019 terbit, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku leading sektor Jaminan Produk Halal. Perpindahan tersebut menuai banyak kritik karena BPJPH dinilai masih belum siap dalam melaksanakan program tersebut seperti halnya dalam infrastruktur dan sistem informasi. Perpindahan kewenangan tersebut memang sudah seharusnya sebagaimana amanat Undang-undang Jaminan produk halal, namun sampai pada waktu yang ditetapkan BPJPH belum sepenuhnya siap untuk menjadi regulator jaminan produk halal di Indonesia.rnMetode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif (penelitian pustaka) dengan pendekatan yuridis-normatif. Objek dari penelitian ini ialah Undang-undang No. 33 tahun 2014 pasal 5 tentang jaminan produk halal di Indonesia.. Data yang dikumpulkan melalui book survey dan dokumentasi kemudian dianalisisi berdasarkan tinjauan maslahah.rnHasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPJPH sudah siap menjadi pioner dalam penetapan jaminan produk halal yang sebelumnya menjadi kewenangan dari MUI. Mandatory sertifikasi halal dikategorikan sebagai maslahah karena berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat serta tidak mengandung mudharat