KEBERADAAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah berkumpulnya para ulama dan cendikiawan muslim seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada hari Sabtu, Tanggal 26 Juli 1975/17 Rajab 1395 H. Fungsi Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai wadah musyawarah para ulama untuk menciptakan kehidupan yang Islami, menciptakan ukhwah Islamiyah, mewakili umat Islam dalam kosnsultasi antar umat beragama, dan Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Fatwa MUI memberikan peran yang cukup signifikan bagi masyarakat dan pemerintah, hal ini dapat dilihat dari dijadikannya Fatwa MUI sebagai pedoman masyarakat dalam menjawab permasalahan keseharian yang berkaitan dengan keagamaan. Banyak materi yang diserap dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti masalah syariah, narkotika, perbankan, perwakafan, pornografi dan lainnya. Padahal fatwa MUI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat, sebab MUI bukanlah lembaga negara, melainkan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk memaparkan eksistensi MUI pada Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dan bagaimana seharusnya penataan MUI pada Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statue approach (pendekatan perundang-undangan) dan historical approach (pendekatan sejarah).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MUI memiliki peranan penting pada Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi MUI melalui fatwa yang di keluarkan oleh Komisi Fatwa MUI, dimana Fatwa MUI menjadi bagian dari beberapa Undang-Undang, dan menjadi acuan pemerintah dalam membuat suatu keputusan. Sebaiknya penataan MUI dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia harus dilakukan agar keterlibatan fatwa MUI dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kekuatan hukum karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sebaiknya MUI menjadi bagian dari Kementerian Agama dikarenakan diantara keduanya apabila ditelusuri memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan dan melestarikan ajaran Agama Islam.

Kata Kunci : Majelis Ulama Indonesia, Peranan Majelis Ulama Indonesia, Penataan Majelis Ulama Indonesia