ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NO. 888/PDT/2024/PT SBY DALAM SENGKETA PERJANJIAN BAGI HASIL PADA PERSPEKTIF PENYALAHGUNAAN KEADAAN

Penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis terhadap Putusan No. 888/Pdt/2024/PTrnSBY dalam Sengketa Perjanjian Bagi Hasil pada Perspektif PenyalahgunaanrnKeadaan". Fokus utama penelitian ini adalah untuk menelaah dan menganalisisrnsecara yuridis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut,rnkhususnya dalam konteks teori penyalahgunaan keadaan (misbruik vanrnomstandigheden) yang menjadi salah satu asas keadilan dalam hukum perjanjian.rnPermasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi hukumrndari perjanjian bagi hasil yang disengketakan serta bagaimana penerapan prinsiprnpenyalahgunaan keadaan dalam perkara ini oleh pengadilan tingkat banding.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinalrnresearch), dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatanrnkonseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumberrndata diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundangundangan,rndoktrin hukum, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan. Penelitian inirnbersifat kualitatif, dengan teknik analisis data menggunakan metode interpretasirnsistematis dan gramatikal terhadap norma hukum dan pertimbangan putusan. Hasilrnpenelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil yang disengketakan dalamrnperkara ini memiliki kelemahan dari aspek keseimbangan hak dan kewajiban pararnpihak, serta terdapat indikasi adanya kondisi ketidakseimbangan posisi tawar dalamrnproses pembentukan kontrak. Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Surabayarndalam putusannya belum secara eksplisit mempertimbangkan unsur-unsurrnpenyalahgunaan keadaan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keadilanrnsubstansial yang seharusnya dilindungi dalam hukum kontrak. Penelitian inirnmerekomendasikan agar penyalahgunaan keadaan dapat dipertimbangkan secararnlebih progresif dalam praktik peradilan di Indonesia guna memberikanrnperlindungan hukum terhadap pihak yang lemah dalam kontrak.