URGENSI LEMBAGA PENGAWAS EKSTERNAL PADA PRODUK HUKUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan Lembaga Negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 memiliki kewenangan menetapkan dan mengubah UUD NRI Tahun 1945, mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden,merupakan kewenangan yang sangat besar dalam menjalankan roda kepemerintahan, terdapat ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, ketetapan ini mengundang polemik publik karena di dalamnya berisi upaya pemberantasan KKN harus secara tegas terhadap siapapun salah termasuk pada Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan Prisnsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia, sehingga muncul komflik kepentingan (comflict interest) di dalamnya, sampai saat ini tidak ada lembaga pengawas eksternal melainkan pengawas Internal yang ada, terutama pada produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR, sedangkan kekuasaan yang besar cendrung untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam penyelenggaran Negara di Indonesia 2) untuk mengetahui formulasi lembaga pengawas eksternal pada produk hokum Majelis Permusyawaratan Rakyat, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalah jenis penelitian normatif (Normatif Legal Reseach), dengan pendekatan konseptual (concesptual approach), dan pendekatan Undang-Undang (statute approach), hasil dari penelitian ini adalah 1) kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejajar dengan lembaga-lembaga Negara lainnya seperti DPR, DPD, KY, MA, MK, dan lain sebagainya, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Permusyaratan Rakyat dan lembaga Negara yang anggotanya terdiri dari DPR dan DPD yang semestinya diawasi. 2) Reformulasi lembaga Pengawas Eksternal pada produk hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Terdapat beberapa alasan mendasar: Kewenangan yang dimiliki MPR dapat mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945,dapat mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, dan pernah terjadinya komflik kepentingan (comflic interest) pada ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka formulasi terhadap lembaga Negara MPR adalah Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang tepat untuk melakukan pengawasan secara eksternal pada produk hukum MPR dengan melakukan Judicial Review karena, ketetepa MPR pasti tentang ketatapan mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945 dan kedudukan produk hokum MPR berada dibawah Undang-undang Dasar, urgensi dari pengawas eksternal pada produk hukum MPR adalah untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang komflik kepentingan (comflic interest) yang dapat merugikan masyarakat dan sebagai bentuk tanggunga jawab dari kewenangan yang dimiliki MPR.