PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN

Justice Collaborator merupakan seorang saksi yang juga merupakan pelaku namun bukan pelaku utama yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka membongakar suatu kasus perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset tersebut ada pada dirinya.
Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian normatif, dan metode pendekatan yang digunkan yaitu pendekatan perundang-undangan, dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di dalam perkara tindak Pidana tertentu. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal tentang Justice Collaborator.
Penghargaan terhadap tersangka yang mau dijadikan saksi di dalam persidangan saat ini belum sepenuhnya di terapkan di Indonesia, padahal dalam mengungkap sebuah kasus tertentu yang bersifat serius contohnya kasus Korupsi yang merupakan bukan perkara yang mudah, karena bisa saja mendapat ancaman dari lawan politik yang lain. Keringanan hukuman yang diberikan mengurangi setahun dari vonis hakim atau hanya mendapat apresiasi karena mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam faktanya seseorang menjadi Justice Collaborator tidak mudah, namun apresiasi yang diberikan tidak begitu memuaskan saksi pelaku yang mau bekerjasama.

Kata Kunci : Justice Collaborator, penghargaan