ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU TERHADAP PELAKSANA PEMBEKUAN SEL TELUR WANITA DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN INDIA

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu (TRB), khususnya pembekuan sel telur, menimbulkan problem hukum dan etika di Indonesia karena belum adanya regulasi yang jelas mengenai penyimpanan, penggunaan, dan potensi komersialisasi sel telur beku. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah praktik komersialisasi sel telur beku dapat dikualifikasikanrnsebagai tindak pidana jual beli organ atau jaringan tubuh anusia, serta bagaimana perbandingan pengaturan hukum di Indonesia dan India.rnPenelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan perbandingan hukum. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta regulasi ART Act 2021 di India, didukung literatur sekunder terkait hukum pidana, bioetika, dan regulasi kesehatan reproduksi. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengkaji kesesuaian dan perbedaan regulasi.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa sel telur secara biologis tidak dapat dikategorikan sebagai organ atau jaringan, sehingga komersialisasi sel telur beku tidak serta-merta masuk rezim larangan jual beli organ dalam hukum Indonesia. Namun, ketiadaan regulasi khusus menimbulkan celah hukum dan risiko eksploitasi. Perbandingan dengan India menunjukkanrnperlunya Indonesia membentuk regulasi komprehensif agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan serta tenaga medis.