PENEGAKAN HUKUM TERHADAP POLISI DALAM MELAKUKAN RAZIA LALU LINTAS YANG TIDAK PROSEDURAL

Melakukan razia lalu lintas adalah tugas dan kewenangan anggota polisi serta penyidik pegawai negeri sipil. Dalam melakukan razia lalu lintas ini, anggota polisi harus sesuai dengan prosedur/aturan-aturan yang sudah ada. Akan tetapi, dalam prakteknya anggota polisi yang melakukan razia tersebut tidak sesuai dengan prosedur/aturan yang ada. Kasus diatas menimbulkan isu hukum terkait bagaimana prosedur/tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor dan tindakan apa yang diberikan terhadap polisi yang melakukan razia lalu lintas secara tidak prosedural. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan razia lalu lintas secara tidak prosedural. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini adalah Prosedur atau tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai atau berdasarkan dengan aturan yang ada yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, hal ini sebagai landasan/dasar bagi polisi untuk melakukan razia lalu lintas tersebut. Penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan razia lalu lintas secara tidak prosedural meliputi: Pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, berupa tindakan disiplin serta hukuman disiplin dan Pemberian sanksi sesuai dengan PERKAP No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi, berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap anggota polisi apabila telah melanggar kode etik dan tetap mengulangi pelanggaran yang serupa. Apabila anggota polisi tersebut sampai melakukan tindak pidana, maka berkaitan dengan perkara pidananya akan diselesaikan melalui Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Polisi, Razia Lalu Lintas.