SISTEM PENETAPAN UPAH MINIMUM SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PUTUSAN MK NOMOR 168/PUUXXI/2023

Undang-undang Cipta Kerja mengubah sistem pengupahan di Indonesia secara signifikan, terutama dalam penetapan upah minimum. Jenis upah minimum persamaan menjadi UMP dan UMK, dengan formula baru yang fokus pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, menggantikan pendekatan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai pengaturan sistem penetapan upah minimum sebelum dan sesudah berlakunya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023. Selain itu, perlu dikaji penerapan setelah berlakunya keputusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengkaji dan menafsirkan bahan hukum yang ada, berupa bahan hukum primer dan sekunder, untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penetapan upah minimum wajib melibatkan Dewan Pengupahan, dan rumusan upah minimum harus memasukkan kontribusi tenaga kerja serta KHL demi terwujudnya keadilan dan perlindungan hak pekerja sesuai dengan UUD 1945. Selanjutnya, penetapan sistem upah di Jawa Timur melalui keputusan Gubernur dengan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya. Penetapan upah ini berdasarkan formula yang mempertimbangkan indeks tertentu, seperti inflasi tahunan, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal sebelumnya, dan kebutuhan hidup layak, sehingga memastikan penyesuaian upah tetap relevan dengan kondisi ekonomi lokal serta menjamin keseimbangan antara keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Kata Kunci: Putusan MK, Upah Minimal, UU Ciptaker