PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI MODAL PENYERTAAN BUKAN KOPERASI

Salah satu usaha yang dilakukan Koperasi untuk memajukan perekonomian nasional adalah memperluas permodalan dalam koperasi dimana modal koperasi tidak hanya berasal dari dalam anggota namun modal koperasi dapat berasal dari luar anggota dalam bentuk modal penyertaan. Dalam hal ini tentu harus ada perlindungan hukum bagi pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi mengingat posisi pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi menanggung resiko bisnis yang besar. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian mengatur pemberi modal penyertaan bukan anggota koperasi hanya mempunyai hak untuk mengawasi dan mengontrol namun tidak mempunyai hak untuk ikut menentukan kebijakan dalam rapat anggota koperasi. Isu hukum dalam penelitian ini yakni apakah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 sudah memberikan perlindungan hukum pada pemodal penyertaan bukan anggota koperasi serta bagaimana pertanggungjawaban koperasi terhadap pemodal penyertaan bukan anggota koperasi yang mengalami kerugian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini pemodal penyertaan bukan anggota koperasi mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk hak-hak yang diatur pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang selanjutnya diatur dalam Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 dan pertanggungjawaban koperasi terhadap kerugian yang dialami pemodal penyertaan bukan anggota kopersi didasarkan perjajian penempatan modal penyertaan yang dibuat antara pihak koperasi dan pemodal.