MENYINGKAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAAN DANA KAPITASI JKN PUSKESMAS (Studi Interpretif Pada Kabupaten Hastinapura)

Tujuan penelitian ini untuk menyingkap bagaimana sebenarnya pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada puskesmas. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan desain studi kasus di Kabupaten Hastinapura. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara tidak berstruktur dan observasi yang kemudian dianalisis berdasarkan intrepetasi yang direkam oleh peneliti. Informan terdiri dari para pengelola dana kapitasi JKN di tingkat puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten.
Hasil penelitian ditemukan bahwa pada pengelolaaan dana kapitasi JKN pada dasarnya telah sesuai dengan perpres 32 tahun 2014. Namun pada pelaksanaanya mengalami beberapa kendala, dengan temuan sebagai berikut; (1)pada proses perencanaan; (a)masih kurangnya partisipasi anggaran dari pihak puskesmas, hal ini perlu dilakukan agar perencanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan puskesmas, (b)kurangnya koordinasi pada saat penyusunan anggaran, (c)kurangnya dukungan dari kepala daerah yang ditandai dengan terlambatnya pengesahan APBD, sulitnya SK penetapan besaran alokasi, penetapan pagu anggaran yang masih bersifat tradisional. (2)Pada tahapan pelaksanaan, keterlambatan pengesahan APBD dan SK bendahara dan PPTK dana kapitasi JKN, menjadi penghambat pada proses pencairan. (3)Tahapan penatausahaan dana kapitasi JKN tak lepas dari sumber daya manusia yang melakukan penatausahaan. (4) Pada pemanfaatan dana kapitasi JKN, Kepala puskesmas memiliki kebijakan memberikan jasa pelayanan pada seluruh karyawannya termasuk tenaga sukarelawan yang turut berkontribusi pada pelayanan di puskesmas. (7) Puskesmas juga melaksanakan kegiatan “titipan” yang berupa operasi katarak, pengobataan masal dan sunatan masal. (8) Pada pemanfaatan obat, ada ketidakseimbangan antara anggaran dan kebutuhan sehingga pada beberapa puskesmas terjadi kekurangan obat sedangkan pada sisi lain terjadi kebingungan menghabiskan obat. Adanya temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dana kapitasi JKN puskesmas sangat membutuhkan kontribusi dari Kepala daerah beserta jajarannya yang berupa regulasi penetapan besaran alokasi, dan pagu anggaran, penyediaan dan pemerataan sumber daya manusia yang kompeten menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana kapitasi JKN.