PELAKSANAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN (Studi Kasus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015)

Dewan perwakilan rakyat daerah dalam melakukan pengawasan APBD,dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan langsung kelapangan atau sidak dan kunjungan dinas,pengawasan yang dilakukan di dewan perwakilan rakyat daerah sudah menjadi kewenangan nya yang di berikan peraturan perundang-undangan.
Penelitian yang digunakan adalah adalah jenis yuridis sosiologis yaitu penelitian yang merupakan suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus.
Dari hasi pengwasan tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah rekomendsi yang dikeluarkan oleh Dewan perwakilan rakyat daerah disidang paripurna,rekomendasi untuk dijadikan pembenahan untuk tahun beikutnya demi terlaksananaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif,efesien dan diberuntukan untuk kemakmuran masayarat serta kemajuan didaerah.

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengawasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan, Kewenangan.