Kepastian Hukum Bagi Badan Atau Pejabat Tun Yang Menjadi Tergugat Dan Tidak Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali (Studi Kasus: Putusan Mk Nomor 24/Puu-XXII/2024)

Kepastian hukum bagi badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berposisi sebagai tergugat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya terkait adanya pembatasan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip fundamental yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin perlindungan hukum dan perlakuan yang adil bagi setiap orang. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi hak Peninjauan Kembali bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menghindari praktik penyalahgunaan kewenangan, mempertegas finalitas putusan, serta melindungi warga negara dari proses hukum yang berlarut-larut. Namun, kebijakan ini menimbulkan diskursus terkait hak pemerintah dalam mencari keadilan dan potensi ketidakseimbangan prosedural.rnFokus penelitian yang diamati adalah 1. Bagaimana subtansi putusan mahkamah konstitusi Nomor 24/Puu-XXII/2024 terkait peninjauan kembali oleh Badan Atau Pejabat Tun Sebagai tergugat?. 2. Bagaimana implikasi yuridis kepastian hukum putusan mahkamah konstitusi Nomor 24/Puu-XXII/2024 terhadap Badan Atau Pejabat Tun Sebagai tergugat ?.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach), didukung bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan tersebut memperkuat kepastian hukum dan melindungi hak warga negara, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan terhadap asas kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, implikasi putusan ini menuntut adanya regulasi yang lebih selaras serta penerapan yang konsisten, agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi.rnrnKata Kunci: Kepastian Hukum, Peninjauan Kembali, Pejabat TUN