Praktek Dosen Aparatur Sipil Negara Dalam Praktik Advokasi (Studi Putusan MK NO.150/PUU-XXII/2024)

Profesi advokat berperan penting dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh keadilan, namun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk dosen Aparatur SipilNegara (ASN) untuk diangkat dan berpraktik sebagai advokat. Ketentuan ini menimbulkan persoalan, terutama bagi dosen hukum yang berkewajiban melaksanakan pengabdian masyarakat melalui pemberian bantuan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 menjadi titik balik dengan memberikan pemaknaan baru terhadap larangan tersebut.rnrnPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen resmi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan teori peran, teori pendidikan, dan teori etika profesi untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai posisi dosen ASN dalam praktik advokasi.rnrnHasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK membuka ruang bagi dosen ASN berstatus PNS untuk menjalankan advokasi secara terbatas dalam bentuk bantuan hukum pro bono. Kebijakan ini selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi danrnmemperluas akses keadilan. Namun, implementasinya menimbulkan tantangan berupa potensi konflik kepentingan, beban ganda, serta tumpang tindih pengawasan etik. Karena itu, diperlukan regulasi lanjutan dan sistem pengawasan terintegrasi agar dosen ASN tetap menjaga netralitas, integritas profesi advokat, serta kualitas pelayanan hukum.rnrnKata Kunci: Dosen ASN, Advokat, Mahkamah Konstitusi