REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA REFORMASI UNTUK MENENTUKAN GARIS BESAR HALUAN NEGARA SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN NEGARA

ABSTRAK
Setelah rezim orde baru UUD NRI Tahun 1945 mengalami banyak amandemen, terjadi karena proses dialektika politik pada saat itu masih belum stabil, amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengakibatkan perubahan pada tatanan implementasi, kedudukan MPR sesudah amandemen ke-3 tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi dan juga dihapuskannya GBHN sebagai pedoman haluan negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Pada rezim reformasi lembaga negara eksistensi MPR mengalami reduksi yang begitu masif melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak memiliki peran yang krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selain yang telah dijelaskan pada Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. Landasan pembangunan nasional pasca amandemen ke-3 beralih kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang tidak memiliki concern, tidak terarah dan parameter keberhasilannya sulit ditentukan. RPJPN juga bersifat kurang demokratis karena bukan representasi dari amanah kedaulatan rakyat, melainkan berasal dari visi, misi dan program kerja Presiden/Wakil Presiden terpilih saat kampanye yang memiliki tendensi politis.
Demikian perlu untuk dilakukan rekonstruksi terhadap MPR dalam menetapkan GBHN. Dengan mengembalikan eksistensi GBHN akan berdampak terhadap berjalannya demokratisasi karena merupakan representasi dari kedaulatan rakyat.

Kata Kunci : MPR, GBHN, RPJPN, Rekonstruksi dan Demokratisasi