TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18969-160.111.100.096_Abstract.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (754kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18969-160.111.100.096_Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18969-160.111.100.096_Chapter_1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (746kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18969-160.111.100.096_Chapter_2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (748kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18969-160.111.100.096_Chapter_3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (754kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18969-160.111.100.096_Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (750kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18969-160.111.100.096_References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (247kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-18969-160.111.100.096_Appandices.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (746kB)
Abstract
Abstrak
Perkembangan tempat pelayanan kecantikan di indonesia berkembang pesat. Pelayanan kecantikan bisa di dapat baik di salon kecantikan maupun klinik kecantikan. Beberapa dokter spesialis kulit dan kelamin menyediakan layanan pembuatan eyelid. Hal ini dilakukan dengan alasan bagian kulit yang menjadi observasi seorang dokter spesialis kulit dan kelamin dalam melakukan pembuatan eyelid. Pembuatan eyelid yang sebenarnya adalah kewenangan dokter bedah plastik dan rekonstruksi. Tumpang tindih kewenangan pembuatan eyelid antara dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi yang satu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin juga terjadi. Aturan pidana terkait kewenangan masing- masing spesialis harus jelas. Aturan tersebut berfungsi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam praktik serta melindungi kewenangan khusus dokter spesialis, yang hanya bisa dilakukan oleh suatu spesialis tertentu. Peristiwa hukum yang terjadi pembuatan eyelid dilakukan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin yang tidak memiliki kompetensi terkait pembuatan eyelid. pembuatan eyelid itu sendiri adalah terkait bentuk artinya dalam mengonstruksikan seharusnya dilakukan oleh dokter bedah plastik dan rekonstruksi saja.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.
Hasil penelitian dari analisis yang telah dilakukan, bahwa perbuatan pembuatan eyelid di luar kompetensi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana memenuhi unsur pada Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Kata Kunci : Pembuatan Eyelid, Kompetensi, Tindak Pidana.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM YUNI SHAFERA |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Blepharoplasty, competence, criminal acts. |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 16 Oct 2026 19:38 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:11 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/22633 |
