TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANGKALAN)

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menjawab rumusan masalah tentang bagaimana Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Bangkalan serta Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Cabang Bangkalan
Zakat adalah salah satu pilar agama yang wajib ditunaikan. Selain itu zakat juga merupakan komponen yang menghubungkan interaksi terhadap vertikal dan horizontal. Sehingga penegasan terhadap sistem pendistribusiannya perlu diperhatikan. Juga kesesuaian prosesnya dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia harus ditinjau kembali.
Hasil penelitian ini yaitu: pertama, BAZNAS Bangkalan menggunakan sistem konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, dan produktif kreatif. Kedua, pendistribusian produktif diperbolehkan dalam Islam asal memenuhi beberapa syarat berikut: tidak ada keperluan mendesak mustahik, jika investasi usaha produktif harus sesuai syarak, dana zakat dijamin utuh, modal dapat ditarik kapanpun jika mustahik perlu, usaha produktif harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional dan amanah, pemerintah ikut aktif dalam hal penentuan pendistribusian dana zakat, harta tersebut haruslah ditamlikkan kepada mustahik dulu kemudian baru minta izin untuk tidak menyalurkan zakat secara tidak langsung namun dijadikan modal atau saham (tetap atas kepemilikan sang mustahik). Ketiga, pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Bangkalan telah sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 serta peraturan BAZNAS RI No 3 Tahun 2018.