Status Anak Pasca Pembatalan Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Hukum Islam

Status hukum anak merupakan salah satu hal yang krusial sebab akan berdampak kepada anak dimasa mendatang terutama bagi anak yang lahir dari perkawinan poliandri seperti putusan pembatalan perkawinan nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Btl, 34/Pdt.G/2024/PTA.Yk dan 764/K/AG/2024. Akibatnya, perkawinan poliandri memunculkan ketidakpastian hukum bagi status anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai status hukum anak hasil perkawinan poliandri dan tanggung ibu dan ayah biologis setelah pembatalan perkawinan akibat poliandri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini memperoleh temuan bahwa status anak hasil poliandri dikategorikan sebagai anak tidak sah (luar kawin) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang sebab perkawinan poliandri tidak sah secara syariat dan tidak memenuhi syarat sah perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Anak hasil perkawinan poliandri keberadaannya dianggap ada sebagai anak luar kawin. Menurut Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 75 huruf b KHI, dan Pasal 76 KHI menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada anak. Namun, status anak hasil poliandri pasca pembatalan perkawinan secara hukum positif tetap dinyatakan sebagai anak sah akan tetapi, secara syariat anak tersebut hanya memiliki hubungan biologis tanpa ada hubungan nasab. Tanggung jawab ibu dan ayah biologis terhadap anak pasca pembatalan perkawinan poliandri tetap melekat meskipun pengadilan telah membatalkannya yakni ibu dan ayah biologis tetap berkewajiban memenuhi hak-hak dasar anak seperti pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah.