Pertanggungjawaban pidana terhadap kepala sekolah dan guru yang bekerja sama mengedarkan kunci jawaban Ujian Nasional (UN)

Abstrak

Dalam pendidikan pada saat ini Ujian Nasional telah menjadi rutinitas bangsa ini pada setiap tahunnya dan agenda nasional ini selalu menjadi bahan perbincangan terkait karena jumlah angka ketidaklulusan yang tinggi dan mekanisme atau sistem ujian nasional yang dibilang sarat kekurangan. Hal itu lah yang menjadi permasalahan dalam lingkup sekolah karena apabila ada siswa yang tidak lulus Ujian Nasional maka berimbas pada nama sekolah dan kredibilitas sekolah dan selain itu mengenai kepentingan sekolah yaitu untuk meraih hasil UN yang memuaskan faktor itulah yang dapat memunculkan timbulnya kecurangan Kepala Sekolah dan Guru bekerja sama mengedarkan kunci jawaban Ujian Nasional kepada siswa peserta UN. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Guru yang bekerja sama mengedarkan kunci jawaban Ujian Nasional kepada siswa tujuan untuk meluluskan siswa serta meraih hasil UN yang memuaskan?. Tujuan yang akan dan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan Kepala Sekolah dan Guru yang bekerja sama mengedarkan kunci Ujian Nasional dengan tujuan untuk meluluskan siswa peserta UN dan meraih hasil UN memuaskan.
Dalam skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach).
Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kepala Sekolah dan Guru dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melakukan kecurangan dengan mengedarkan kunci jawaban Ujian Nasional (UN) dimana termasuk dalam tindak pidana perbarengan concursus dan merupakan perbuatan berlanjut serta dapat dijerat Pasal 112 KUHP atas tindakan membuka terkait kepentingan negara.

Kata Kunci: Ujian Nasional – Kunci Jawaban – Rahasia Negara.