KEWENANGAN DIREKSI DALAM PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berada di dalam Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara), sehingga perusahaan BUMN yang merupakan subjek hukum menjadi tidak mandiri. Adanya wewenang BPI Danantara sesuai dengan Pasal 3F Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) pada intinya BPI Danantara berwenang menyetujui penambahan dan pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen, sehingga menimbulkan konflik kepentingan, artinya kewenangan direksi diambil dalam peran penambahan penyetoran modal. Oleh karena itu membuat kewenangan Direksi Perusahaaan BUMN semakin tidak berdaya atau direksi tidak memiliki kekuatan kemandirian. Padahal yang berwenang dalam pengelolaan serta bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi.rnMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Dalam pelnelliltilan ilnil melnggunakan analilsils prelskrilptilf yailtu untuk melmbelrilkan argumelntasil atas hasill pelnelliltilan yang dillakukan.rnHasil pembahasan penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan BUMN berada di dalam kelembagaan BPI Danantara sehingga hal itu membawa akibat pada kewenangan Direksi perusahaan BUMN yang pada dasarnya sebagai subjek hukum yang mandiri. Dalam UU BUMN, Pasal 3F ayat 2 huruf b UU BUMN menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Badan berwenang: b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen”. Dari pasal 3F ayat 2 huruf b tersebut menunjukan bahwa BPI Danantara mengambil alih sebagian kewenangan dari Direksi, salah satunya terkait penyertaan modal. Hadirnya BPI Danantara membuat Direksi BUMN yang dibawah BPI Danantara tidak berdaya dimana Perusahan BUMN memiliki status sebagai badan hukum sehingga bisa dikategorikan sebagai subjek hukum yang seharusnya memiliki kemandirian dalam pengelolaan yang terwujud dari kewenangan dan kemandirian direksi dalam mengurus perusahaan BUMN. Namun hadirnya BPI Danantara membuat Direksi perusahaan BUMN tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan usahanya dan justru perusahaan BUMN terikat pada BPI Danantara terutama terkait penambahan penyetoran modal.rnKata Kunci: Perusahaan BUMN, Kewengan Direksi, BPI Danantara