Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Uang Kompensasi Bagi Pekerja PKWT Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 (Studi Kasus Karyawan PT. ST Surabaya)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), khususnya terkait hak atas uang kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Studi ini mengangkat kasus NV karyawan PT. ST Surabaya yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa diberikan uang kompensasi yang sesuai, walaupun telah bekerja lebih dari tiga tahun. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi perlindungan hukum atas hak uang kompensasi NV sebagai pekerja PKWT di PT. ST dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila hak tersebut tidak terpenuhi.rnMetode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio legal research. Data diperoleh melalui wawancara terhadap pekerja, perusahaan, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian dilakukan di Kota Surabaya dengan fokus pada implementasi PP No. 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi pekerja PKWT.rnHasil penelitian menunjukkan, bahwa implementasi perlindungan hukum atas hak uang kompensasi di PT. ST terhadap kasus NV belum berjalan sesuai regulasi. NV sebagai pekerja PKWT di sana tidak mendapatkan kompensasi saat kontraknya berakhir disebabkan PHK, hal tersebut terjadi karena minimnya sosialisasi dari perusahaan mengenai hak tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya pengawasan ketat serta edukasi terhadap pengusaha dan pekerja terkait hak dan kewajiban dalam hubungan kerja PKWT, serta mendorong penyelesaian perselisihan melalui mekanisme hukum yang tersedia.