ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PENENTUAN DASAR GUGATAN PADA SENGKETA PERDATA (Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim pada Putusan yang Mengandung Unsur Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum)

Pencampuradukan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perkara perdata kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua jenis gugatan ini memiliki karakteristik, dasar yuridis, serta pembuktian yang berbeda. ketidakjelasan dalam penyusunan posita dan petitum dapat menimbulkan gugatan kabur atau tidak dapat diterima. Sebelum diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022, belum terdapat pedoman formil yang mengatur penyusunan gugatan dengan dasar ganda. Hal ini memunculkan permasalahan terkait bagaimana hakim menilai dan memutus perkara yang mengandung unsur wanprestasi dan PMH serta sejauh mana SEMA No. 1 Tahun 2022 mampu mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Analisis dilakukan dengan menguraikan norma hukum yang berlaku, serta menilai penerapan kepastian hukum dalam putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum SEMA No. 1 Tahun 2022, pencampuradukan dasar gugatan sering berakhir dengan putusan yang menyatakan gugatan kabur atau tidak dapat diterima, sehingga menghambat perlindungan hukum. Setelah diberlakukannya SEMA, hakim memiliki pedoman formil untuk membedakan dalil wanprestasi dan PMH, sehingga meminimalisir multitafsir dan meningkatkan konsistensi putusan. Dengan demikian, SEMA No. 1 Tahun 2022 berperan penting dalam menegakkan due process of law dan memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata.