PENYELESAIAN KASUS TANAH ASET PT KAI DI KARTOHARJO MADIUN

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 menghadapi masalah penguasaan tanah aset di Kartoharjo, Madiun, melibatkan beberapa lokasi yaitu di Jalan Jawa Nomor 6, Jalan TGP Nomor 8 dan Jalan Anggrek. Tanah ini dikuasai oleh keturunan mantan pegawai PJKA dan masyarakat setelah perjanjian sewa berakhir tanpa perpanjangan dan pembayaran sewa terhenti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penguasaan tanah oleh keturunan mantan pegawai PJKA dan masyarakat dan mengkaji penyelesaian sengketa antara PT KAI (Persero) Daop 7 dengan keturunan mantan pegawai PJKA dan masyarakat di Kartoharjo, Madiun berdasarkan pada Peraturan Menteri ATR/BPN RI No. 21/2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.rnMetode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KL.104/I/2/KA-2018 tentang Standar Operasional Prosedur Kerjasama PT Kereta Api Indonesia (Persero) termasuk kedalam bentuk perjanjian kerjasama jangka pendek. Adapun bentuk pelaksanaan pemanfaatan aset tanah PT. KAI (Persero), khususnya yang dilaksanakan oleh PT. KAI (Persero) Daop 7 Madiun dengan pihak ketiga adalah sewa tanah aset PT. KAI (Persero). Tetapi fakta dilapangan alas hak yang dimiliki penghuni tanah asset PT KAI (Persero) Daop 7 tidak sesuai dengan Peraturan Direksi PT KAI (Persero) Nomor PER. U/KL. 104/I/2/KA-2018 tentang Standar Operasional Prosedur Kerjasama. Kasus ini termasuk dalam kategori sengketa pertanahan karena bersifat individual/terbatas pada penghuni tertentu. Kejaksaan Negeri Kota Madiun terlibat sebagai instansi berkompeten, dan PT KAI (Persero) Daop 7 juga dapat melaksanakan penyelesaian sebagai pihak yang bersengketa.