PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA ATAS KEPEMILIKAN OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT MELAKUKAN PELUNASAN KREDIT DEBITUR

Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Plp ini menimbulkan problema berkaitan dengan kepemilikan hak atas obyek jaminan hak tanggungan akibat pelunasan kredit macet debitur oleh pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah surat kuasa dari debitur dapat dijadikan dasar pengalihan hak atas obyek jaminan kepada pihak ketiga, serta menganalisis apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga agar dapat menjadi pemilik sah obyek jaminan hak tanggungan setelah melunasi kredit debitur.rnMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari sumber referensi buku, jurnal, artikel, pendapat para ahli.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa surat kuasa dari debitur tidak dapat dijadikan dasar pengalihan hak atas obyek jaminan kepada pihak ketiga. Hal ini, dikarenakan surat kuasa hanya sebuah perjanjian perwakilan yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, namun hak kepemilikan tetap berada di tangan pemberi kuasa. Dengan demikian, yang seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga yang telah melakukan pelunasan kredit debitur agar menjadi pemilik obyek jaminan hak tanggungan yaitu dengan melakukan perjanjian subrogasi yang harus dilakukan secara jelas dan tercatat secara tertulis, baik antara pihak ketiga dan kreditur atau antara pihak ketiga dengan debitur. Untuk melengkapi proses tersebut, perlu pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan di Kantor Pertanahan agar proses balik nama sertifikat dapat dilakukan.