PARLIAMENTARY THRESHOLD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 116/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGHAPUSAN PARLIAMENTARY THRESHOLD

Penelitian ini membahas mengenai Parliamentary Threshold sebagai ambang batas perolehan suara partai politik untuk memperoleh kursi di parlemen, serta implikasi yuridis dan politik dari penghapusannya. Penelitian ini membahasrn(1) Pengaturan Parliamentary Threshold dalam sistem pemilu di Indonesia, dan (2) Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi No 116/PUU-XXI/2023 tentang penghapusan Parliamentary Threshold. Tujuan penelitian 1.mengetahui pengaturan parliamentary threshold terhadap sistem demokrasi di indonesia 2. mengetahui implikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi No 116/PUU- XXI/2023 Tentang penghapusan Parliamentary Threshold. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang- undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa secara hukum, Parliamentary Threshold ini sudah tidak memiliki kekuatan hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 116/PUU- XXI/2023 sehingga dapat menjadi keadilan pemilu, dan keterwakilan partai politik yang setara penghapusan ini membuka ruang yang lebih luas bagi partai-partai kecil untuk ikut mewarnai proses legislasi, serta DPR harus segera merivisi Undang Undang pemilu karena sesuai Pasal 24 C putusan Mahkamah konstitusi finance banding maka harus direvisi dengan menggunakan redaksional agar menjamin bahwa parlemen benar-benar mencerminkan keragaman aspirasi masyarakat Indonesia. Pengaturan Parliamentary Threshold dalam sistem demokrasi di indonesia merupakan langkah kebijakan terbaru dalam pemilu 2029 karena banyaknya partai kecil yang akan masuk menduduki kursi diparlemen maka dalam pemilu berikutnya harus menegaskan kembali pembentukan koalisi agar dalam parlemen tidak terlalu banyak partai yang ikut serta sehingga hal ini yang bawasannya hak konstitusional yang menegaskan kembali prinsip kedaulatan rakyat, Namun juga menimbulkan risiko fragmentasi politik yang dapat mengganggu efektivitas pemerintahan. Dengan demikian,. Meskipun tantangan terhadap stabilitas politik mungkin meningkat akibat fragmentasi parlemen, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak representasi rakyat. Maka, langkah penghapusan parliamentary threshold harus dipandang sebagai upaya pemulihan keadilan elektoral dan penguatan prinsip mengembalikan demokrasi konstitusional.