PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ASET YAYASAN PANEMBAHAN SUMOLO DENGAN KODIM SUMENEP

Sengketa pertanahan merupakan fenomena yang kerap terjadi di Indonesia, terutama pada tanah-tanah yang memiliki nilai historis dan status hukum yang kompleks, seperti aset bekas kerajaan. Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa tanah aset Yayasan Panembahan Sumolo (YPS) dengan Komando Distrik Militer (Kodim) Sumenep, yang merupakan contoh nyata konflik kepemilikan tanah antara yayasan pengelola aset wakaf dan institusi negara. Permasalahan utama yang diangkat adalah proses historis alas hak dari kedua belah pihak serta metode penyelesaian sengketa yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan fakta dan historis, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan para pihak terkait serta data sekunder dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa ini dipicu oleh klaim hak atas tanah yang didasarkan pada dokumen historis dan peraturan agraria, di mana YPS mengajukan sertifikat atas tanah wakaf sementara Kodim juga mengajukan sertifikat dengan bukti peta bidang hasil pengukuran TOP DAM V pada tahun 1961. Proses penyelesaian dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi oleh BPN. Melalui mediasi tersebut, para pihak berhasil mencapai kesepakatan dan permasalahan tanah dinyatakan tuntas sesuai dengan hasil musyawarah yang difasilitasi BPN. Jalur non-litigasi melalui mediasi ini menjadi solusi efektif bagi kedua belah pihak dalam mengakhiri sengketa secara damai dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara institusi pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam upaya penyelesaian sengketa tanah. Dengan demikian, diharapkan setiap sengketa yang muncul dapat diselesaikan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memastikan kepentingan publik dan hak-hak para pihak tetap terlindungi.