Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Online Sistem Pre Order Melalui WhatsApp Pada Online Shop Fastyle.id Ditinjau Dari Akad Istishna

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi jual beli, salah satunya adalah sistem pre-order melalui media sosial seperti WhatsApp. Fastyle.id merupakan contoh usaha mikro yang menerapkan sistem ini dalam menjual produk seperti cetak foto, aksesoris, dan fashion. Namun, dalam praktiknya, terjadi permasalahan pembatalan sepihak oleh konsumen setelah adanya kesepakatan pemesanan, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, terutama ketika barang sudah diproduksi. Karena itulah, peneliti merasa tertarik untuk mencari dan menganalisis praktik pembatalan sepihak dan meninjau pembatalan tersebut dari perspektif akad istiṣnā‘. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana praktik pembatalan sepihak transaksi jual beli online dengan sistem pre order melalui WhatsApp di toko online Fastyle.id dan 2) Bagaimana tinjauan akad istiṣnā‘ terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli ke penjual dengan sistem pre order melalui WhatsApp pada online shop Fastyle.idrnPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan dan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen, serta dokumentasi literatur hukum Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami prinsip akad istiṣnā‘, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan praktik di lapangan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembatalan sepihak di Fastyle.id umumnya dilakukan oleh pembeli setelah terjadi kesepakatan pemesanan, bahkan ketika barang sudah diproses atau siap dikirim. Pembatalan sepihak yang dilakukan oeh pembeli yaitu dengan cara menghindar atau tidak pernah merespons chat dari admin, bahkan ada yang memblokir. Dalam perspektif akad istiṣnā‘, pembatalan sepihak tidak dibenarkan apabila barang yang dipesan sudah sesuai dengan spesifikasi yang disebutkakan. Penyelesaian harus dilakukan melalui musyawarah, dan apabila terjadi kerugian nyata, maka sanksi dapat diterapkan berdasarkan kesepakatan awal.