KETIDAKTEPATAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN NOMOR 26/PID.B/2024/PN PMK

Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Dan Rekreasi hanya mengatur mengenai sanksi administratif, sehingga terdapat ketidaktercukupan hukum yang mengatur tentang sanksi pidana mengenai pelaku usaha karaoke dalam kamar atau bilik tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pemenuhan syarat formil dan syarat materil dakwaan jaksa penutut umum terhadap pelaku usaha karaoke dalam kamar atau bilik tanpa izin yang melanggar ketentuan peraturan daerah di Kabupaten Pamekasan dalam putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmk, serta pertimbangan hakim memutuskan penjatuhan pidana terhadap pelaku usaha karaoke dalam kamar atau bilik tanpa izin dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pmk.rnHasil analisis menunjukkan Terdapat ketidakkonsistenan antara fakta hukum, surat dakwaan, pertimbangan hukum hakim dan amar putusan, yang kurang cermat dalam menggali hubungan antara alat bukti dengan peran terdakwa. Seharusnya, jika hakim tetap melanjutkan pemeriksaan, hasilnya adalah putusan pembebasan yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1), putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) atau putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.