PERTANGGUNGJAWABAN PENDAMPING DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

Untuk memaksimalkan kinerja Pendamping Desa dalam melaksanakan tugas harus disertai laporan pertanggungjawaban. Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tidak menjelaskan bentuk pertanggungjawaban dan arah pertanggungjawaban Pendamping Desa dalam melaksanakan tugasnya.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pendamping Desa dalam Melaksanakan Tugas.
Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa, Pendamping Desa dalam melaksanakan tugas harus disertai laporan dan arah pertanggungjawaban yang jelas. Dilihat dari kedudukan Pendamping Desa yang merupakan bagian dari Kementarian Desa dan sumber kewenangan yang diperoleh merupakan Mandat dari Kementerian Desa. Maka seharusnya Pendamping Desa dalam mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap Tenaga Ahli di Kabupaten yang juga merupakan bagian dari Kementerian Desa.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pendamping Desa, Kewenangan