ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN TAMBAK DI KELURAHAN KEPEL, KECAMATAN BUGUL KIDUL, KOTA PASURUAN

Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan tambak di Kelurahan Kepel,rnKecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan dalam Hukum Islam. Dalam praktiknya ditemukan beberapa permasalahan, seperti pengambilan hasil tambak oleh pemilik lahan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pengelola, serta keterlambatan dalam penyediaan kebutuhan tambak. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad kerja sama bagi hasil serta meninjaurnkesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, terutama terkait akad muzāra‘ahrndan nilai-nilai keadilan, amanah, serta kejelasan kesepakatan dalam muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatanrnlapangan. Data yang diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dengan berbagairnnarasumber yang terlibat (Pemilik lahan, Pengelola tambak, Kepala Desa, Warga sekitar). Selain itu digunakan juga sumber sekunder, data yang dapat diperoleh darirnkepustakaan dan dokumen bahan hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber dari buku, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukanrnmelalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahaprnreduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama yang terjadi antara pemilik lahanrndan pengelola tambak masih banyak dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis,rnyang mengakibatkan ketidakjelasan dalam pembagian hasil dan rentan menimbulkanrnkonflik. Dalam praktiknya, pembagian hasil umumnya dilakukan secara proporsionalrn(50:50) dan bersifat turun-temurun, yang dapat dikategorikan sebagai ‘urf ‘amali.rnNamun ditemukan pula praktik ‘urf fāsid, seperti pengambilan hasil panen secararnsepihak oleh pemilik tambak tanpa persetujuan pengelola, yang bertentangan denganrnprinsip keadilan dan amanah dalam Islam. Oleh karena itu, penting adanya pemahamanrndan penerapan akad syariah yang sesuai serta perlunya dokumentasi tertulis untukrnmenjamin keadilan dan kepastian hukum dalam kerja sama pertambakan.