PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI LPPOM MUI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus Produk Kripik Biji Durian KKN 55 UTM di Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)

Penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bentuk pelindungan konsumen terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi LPPOM MUI dan juga di tujukan untuk mengetahui sanksi hukum apa yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pencantuman label halal tanpa sertifikasi LPPOM MUI perspektif hukum positif.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang menjelaskan sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang berlangsung berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara menyajikan, menganalisisis, dan menginterpretasikan data yang ditemukan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi LPPOM MUI perspektif hukum positif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diartikan untuk membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Proses produksi, labelisasi, dan peredaran produk makanan kripik biji durian ini dilakukan secara mandiri dengan membuat produknya dengan bahan dan alat seadanya. 2) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen tentang pencantuman label halal tanpa sertifikasi LPPOM MUI adalah berupa pemberian sanksi administratif, dan sanksi pidana.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Label halal dan Sertifikasi Halal