KEBERADAAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM PEMBENTUKAN REGULASI DI INDONESIA

ABSTRAKrnrn Surat Keputusan Bersama (SKB) secara garis besar merupakan suatu kebijakan yang berupa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negarra,yang bersifat umum atau abstrak yang kedudukannya dapat sejajar dengan peraturan kebijakan yang kemudian tidak dapat uji kepada hakim tata usaha negara. Eksistensi SKB harus dilihat dari aturan tata urutan perundang-undangan. Pengaturan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu Undangg-undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya kembali diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kemudian disebut UU P3). Namun, dalam perkembangannya itu, tidak ditemukan satu pun pengaturan mengenai kedudukan hukum SKB secara jelas. Maka dari itu permasalahan penelitan ini meliputi kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam hal Pengaturan yang bersifat umum (Regeling) di Indonesia dan ketepatan dari Surat Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 Dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia yang memuat unsur Berlaku Keluar.rn Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang menggunakan pendekatan konseptual.rnHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kedudukan dari SKB 4 Menteri ini secara teori/konsep mengenai jenis peraturan yang ada terdapat dua kemungkinan yaitu merupakan beschiking atau merupakan ketetapan/keputusan (dari segi penamaannya) dan jika dilihat dari segi isi yang terkandung dalam SKB 4 Menteri ini merupakan beleidsregel atau merupakan peraturan kebijakan yang berlaku keluar atau mengikat secara umum. Ketepatan dari adanya SKB tersebut yang belaku keluar dari segi kebutuhan pada saat itu dinilai tepat, dan dinilai tidak tepat dari segi penamaannya yang mengarah kepada suatu bentuk keputusan dari menteri (bukan peraturan menteri)rnKata Kunci : SKB Menteri, beschiking, beleidsregel