KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM SISTEM HUKUM TANAH NASIONAL

ABSTRAKrnTanah adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan dari perikehidupan manusia sebab seluruh aktivitas manusia dilakukan di atas tanah sekaligus sebagai tempat tinggal. Peran strategis tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, telah membawa konsekuensi negatif sehingga timbulnya permasalahan hukum dalam bentuk sengketa tanah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum hak milik tanah. Oleh karena itu, pemerintah mengundangkan satu peraturan dalam bentuk UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penelitian bertujuan untuk 1) menentukan pengaturan keabsahan sertifikat hak milik atas tanah; dan 2) mengetahui penyelesaian hukum terhadap kasus sengketa penyerobotan tanah.rnJenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Data penelitian didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Keabsahan sertifikat hak milik atas tanah, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu keabsahan pemerolehan sertifikat, keabsahan sertifikat tanah, dan keabsahan penggunaan sertifikat tanah. 2) Penyelesaian sengketa penyerobotan tanah dapat dilaksanakan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilaksanakan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mempertimbangkan aspek perdata dan pidana. Penyelesaian penyerobotan tanah secara non litigasi dilaksanakan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.rnKata kunci: sertikat, hak milik atas tanah, sistem hukum pertanahan