PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN TRUK YANG PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI KASUS KABUPATEN GRESIK)

Parkir liar di tepi jalan umum merupakan salah satu permasalahan lalu lintas yang banyak dijumpai di wilayah perkotaan maupun kawasan industri, termasuk di Kabupaten Gresik. Sebagai daerah industri yang mengalami perkembangan pesat, mobilitas kendaraan berat seperti truk meningkat signifikan, sehingga sering kali ditemukan kendaraan truk yang memarkirkan diri secara sembarangan di tepi jalan umum. Tindakan ini tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga menimbulkan potensi kecelakaan. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran parkir liar, sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati yang berlaku.rnPenelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, sopir truk, masyarakat, dan pengguna jalan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan studi kepustakaan, dengan lokasi penelitian difokuskan pada ruas Jalan Raya Deandles dan Jalan Raya Gresik–Lamongan yang merupakan jalan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sanksiterhadap truk yang parkir liar belum berjalan optimal. Penindakan masih terbatas pada teguran lisan karena terkendala status jalan nasional, rendahnya kesadaran sopir, dan keterbatasan sarana. Upaya yang telah dilakukan meliputi pembentukan regulasi daerah, pembangunan Tempat Khusus Parkir di Desa Ngawen Kecamatan Sidayu, serta koordinasi lintas instansi untuk pelaksanaan operasi gabungan guna mendukung efektivitas penindakan di lapangan.