TRUNOJOYO-Tugas Akhir-37956-Abstract.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (246kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-37956-Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-37956-Chapter1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (308kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-37956-Chapter2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (304kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-37956-Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (143kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-37956-References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (208kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-37956-Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (226kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-37956-Chapter3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (304kB)
Abstract
Pemahaman mengenai perkawinan dalam Islam dibagi menjadi beberapa perspektif dimana dianggap sah menurut agama dan negara atau dianggap sah dari segi menurut agama. Pihak-pihak dalam permohonan isbat nikah merupakan pihak yang sudah diatur keberadaanya dalam skema peradilan, hal ini diatur dalam peraturan perkawinan untuk menjaga keabsahan status pihak. Isbat nikah sebagai prosedur bagi pihak yang ingin mengesahkan pernikahannya, namun tidak menutup kemungkinan terdapat isbat nikah yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama karena adanya pihak yang keberatan atas diputusnya permohonan isbat nikah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi termohon dalam permohonan isbat nikah dan menganalisis bagaimana konsekuensi hukum pada status anak dan harta perkawinan setelah pembatalan isbat nikah.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.rnHasil penelitian ini memperoleh temuan, bahwa menjadikan anak sebagai termohon dalam permohonan isbat nikah merupakan cacat hukum yang bertentangan dengan Buku II Mahkamah Agung, dimana anak tidak memiliki kedudukan hukum yang tepat sebagai termohon dan bukan merupakan pihak dalam perkawinan yang diisbatkan. Timbulnya konsekuensi hukum pembatalan isbat nikah mengakibatkan harta yang diperoleh selama perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan dikembalikan kepada masing-masing pihak sesuai asal-usul kepemilikan berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 85 KHI. Dalam hal status anak berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 KHI secara tegas menyatakan bahwa meskipin perkawinan dibatalkan, status anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak terdampak oleh pembatalan tersebut dan diperkuat oleh Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan yang mengakui anak yang isbat nikah orang tuanya dibatalkan tetap merupakan anak sah.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM DINIATI WAFIDA ROHMAH |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Isbat Nikah, Pembatalan Perkawinan, Harta Bersama. |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 16 Oct 2026 18:13 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:10 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/22296 |
