Evaluasi Aturan Hukum Terkait Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Non Militer Kepada Prajurit Militer

Bantuan hukum termasuk Hak Asasi Manusia yang dijamin DUHAM. Bantuan hukum yang melekat sebagai hak asasi mensyaratkan untuk diberikan sesuai dengan prinsip hukum umum (General principles of law) terkait pemberian bantuan hukum yang salah satunya yaitu prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum. Namun Prajurit TNI tidak secara mutlak dapat didampingi oleh advokat pilihannya apabila berasal dari luar lingkungan TNI (non Militer) karena adanya kewenangan PAPERA dalam Pasal 216 ayat (1) UU Peradilan Militer. Kondisi ini menimbulkan pengurangan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi terkait kewenangan PAPERA dalam Pasal 216 ayat (1) UU Peradilan Militer, karena aturan tersebut menjadi kendala utama yang dihadapi oleh Prajurit jika ingin menggunakan bantuan hukum oleh advokat non militer pilihannya. Padahal Bantuan hukum yang melekat sebagai hak asasi mensyaratkan untuk diberikan sesuai dengan prinsip hukum umum (General principles of law) terkait pemberian bantuan hukum yang salah satunya yaitu prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum. Oleh karena itu, kewenangan PAPERA membatasi prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip kepentingan keadilan. Dengan demikian, hasil dari evaluasi yang dilakukan menimbulkan konsekuensi logis untuk memperbaiki rumusan Pasal 216 ayat (1) UU Peradilan Militer.