REKONSTRUKSI KEWENANGAN LEMBAGA PERWAKILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK
Seiring perkembangan zaman, negara modern didunia telah melewati fase sehingga telah dewasa menjadi negara yang mengatur segala kebutuhan rakyatnya, dalam usaha pencapaian pemenuhan terhadap segala kebutuhan rakyatnya negara didunia telah membentuk organ negara yang mana organ tersebut terbagi menjadi eksekutif, legislatif dan yudisial yang ketiganya memiliki peranan dan tugas tersendiri dalam bernegara, lembaga legislatif merupakan lembaga yang mencerminkan kedaulatan dari rakyat itu sendiri yang mana lembaga tersebut diharapkan bisa menyalurkan suara dan pendapat rakyat. Di Indonesia lembaga legislatif terdiri dari DPR, MPR dan DPD yang mana ketiganya memiliki tupoksi dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun didapati kewenangan mereka tidak bisa dikatakan maksimal dalam pelaksanaan kegiatan bernegara. Hal ini didapati karena setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang mana perumusan kewenangan lembaga legislatif dianggap hanya menitikberatkan kepada DPR sehingga kewenangan DPD dan MPR tidak bisa maksimal. Oleh karenanya diperlukan evaluasi terhadap kewenangan lembaga legislatif di Indonesia agar mendapatkan hasil bagaimana konsep kewenangan yang terbaik untuk lembaga legislatif di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue aproach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach) adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Setelah diadakan penelitian ini, didapati kewenangan yang dimiliki DPR terlampau besar dibandingkan dengan DPD dan MPR, sedangkan kewenangan DPD dianggap hanya pelapis dari kewenangan yang dimiliki oleh DPR dan kewenangan MPR hanya jatuh pada kewenangan yang insidentil dan periodik, oleh karenanya dibutuhkan rekonstruksi kewenangan lembaga legisatif menggunakan konsep effectve bicameral yang idenya membuat kewenangan antar lembaga legislatif lebih maksimal.

Kalimat kunci: Lembaga Legislatif, Rekonstruksi, Kewenangan.