Perlindungan Konsumen Sektor Pariwisata Berbasis Masyarakat Yang Dikelola BUMDes

Pariwisata merupakan suatu kegiatan wisata dengan didukung berbagai macam fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pengelola pariwisata di mana hal tersebut tertuang di dalam Pasal UU Pariwisata. Sama halnya dengan pariwisata berbasis masyarakat yang di mana menjadikan masyarakat sebagai peran utama dalam proses pengembangan pariwisata. Pada pariwisata yang dikelola masyarakat hendaknya tetap memperhatikan hak dari wisatawan sebagai konsumen pariwisata yang harus dilindungi berdasarkan pada UU Perlindungan Konsumen. Hak-hak dari konsumen pariwisata yang harus dilindungi adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif untuk membuat konsep perlindungan pada wisatawan. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan didukung beberapa bahan hukum seperti beberapa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan yang lain sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hak-hak wisatawan memang sangat diperlukan dengan harapan dapat membuat wisatawan atau konsumen pariwisata merasa nyaman dan aman saat melakukan perjalanan wisata. Perlindungan yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan standar berdasarkan PERMENPAREKRAF oleh pengelola pariwisata berbasis masyarakat yaitu Badan Usaha Milik Desa. Kemudian, apabila tidak terpenuhinya hak konsumen pariwisata dapat melakukan keluhan terhadap pengelola melalui suatu hal khusus yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Desa seperti Customer Care yang selanjutnya pihak dari pengelola pariwisata yaitu Badan Usaha Milik Desa akan menyelesaikan permasalahan dengan cara metode alternatef penyelesaian sengketa.rnrnKata kunci : Perlindungan Konsumen, Pariwisata, Pariwisata Berbasis Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa.