KONSEP PENGUPAHAN PEKERJA PARIWISATA PADA BUM DESA YANG BERGERAK PADA SEKTOR PARIWISATA

Hubungan Kerja merupakan suatu hubungan hukum antara pemberi kerja dengan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja, adapun unsur-unsur dalam perjanjian kerja terdiri dari pekerjaan, perintah, dan upah. Seperti halnya hubungan kerja di perusahaan, BUM Desa yang bergerak pada sektor pariwisata juga berpotensi untuk melakukan suatu hubungan kerja dengan pekerjanya. Hal tersebut sejalan dengan prinsip BUM Desa dimana pengelolaan usahanya harus melibatkan partisipasi masyarakat desa salah satunya sebagai pekerja. Selanjutnya poin krusial dalam perjanjian kerja yang harus mendapat perhatian lebih adalah pengaturan terkait ketentuan pengupahan khusus BUM Desa yang disesuaikan dengan kemampuan BUM Desa serta kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) atau normatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana klasifikasi hubungan kerja pada BUM Desa yang bergerak pada sektor pariwisata dan bagaimana konsep pengupahan pekerja pariwisata pada BUM Desa yang bergerak pada sektor pariwisata, dengan tujuan untuk mengetahui klasifikasi hubungan kerja yang terdapat pada BUM Desa sektor pariwisata serta untuk mengetahui konsep pengupahan bagi pekerja BUM Desa sektor pariwisata. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah pegawai BUM Desa yang diklasifikasikan memiliki hubungan kerja dengan BUM Desa terdiri sekretaris, bendahara, dan pegawai lainnya dan konsep pengupahan yang diterapkan pada BUM Desa dapat disesuaikan dengan klasifikasi pemeringkatan BUM Desa, BUM Desa yang pemeringkatan levelnya berada pada klasifikasi Maju dan Berkembang dapat menggunakan acuan ketentuan pengupahan dengan upah paling sedikit disesuaikan dengan rata-rata konsumsi masyarakat provinsi, Kemudian untuk BUM Desa klasifikasi Pemula dan Perintis dapat mengadopsi konsep pengupahan bagi usaha mikro dan usaha kecil dengan upah sekurang-kurangnya 25% diatas garis kemiskinan provinsi.