PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PASCA PASAL 60 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (Studi Yuridis Empiris Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Surabaya)

ABSTRAK
Mendapatkan perawatan kesehatan yang layak merupakan hak setiap warga negara dan
hal tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memenuhinya.Warga Binaan
Pemasyarakatan yang di sebut juga dengan (WBP) merupakan sebagian warga negara yang
sedang menjalankan masa hukuman karna atas kesalahan, merka di beri sanksi untuk
menjalankan masa pidana yang dijatuhkan atas keslahannya.WBP menjalankan sisa masa
hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Walaupun WBP terbukti melakukan
kesalahannya bukan berarti merka terputus dengan hak mendapatkan perawatan kesehatan.
Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan salah
satu poinya menyatakan bahwa WBP juga berhak untuk mendaptakan kesehatan yang layak. Hal
itu di wujudkan dengan Keputusan Menteri Keshatan Nomor 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang
petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas terkait dengan keperluasan kepesertaan dan WBP masuk
dalam keperluasan kepesertaan tersebut.
Sejak dicabutnya jemkesmas dan berlakunya Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang BPJS maka pemberian kesehatan untuk WBP Juga tidak jelas, dengan tidak ada
pemberitahuan lebih lanjut yang di terima oleh Lapas Klas 1 Surabaya. Penulis hendak mengkaji
bagaimana perlindungan hak kesehatan pasca berlakunya Undang-undang BPJS, dengan
menggunakan metode jenis penelitian hukum empiris, pendekatan perundang-undangan dan
fakta, Bahan hukum primer dan sekunder dengan mengumpulkan data dan wawancara.Data yang
diperoleh melalui studi lapang dan kepustakaan kemudian di analisis secara diskriptif kualitatif
dan deskriptif analisis disajikan dalam bentuk uraian yang kemudian disusun secara sistematis
Penelitian ini memperoleh hasil bahwa WBP tetep mendapatkan hak kesehatan di rumah
sakit milik pemerintah sepanjang kelas III. Jamkesmas di nyatakan bubar pada tanggal 1 Januari
2014 yang di pertegas dengan adanya surat edaran Nomor JP/Menkes/590/XI/2013 tentang
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Namun setelah adanya surat edaran tersebut
Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran Nomor 424/13217/101.5/2013 tentang
pelaksanaan JKN dan Jamkesda tahun 2014 yang menyatakan bahwa WBP menggunakan
anggaran 100% dari Provensi, termasuk penerima bantuan iuran (PBI) yang dilayani
kesehatannya melalui program Jamkesda.
Kunci : Perlindungan Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan, Pasca BPJS