IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG KESEHATAN MENGENAI PENGATURAN JARAK PENJUALAN ROKOK DIDEKAT LEMBAGA PENDIDIKAN STUDI KASUS DESA CATAK GAYAM KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG

Tingginya angka perokok remaja di Indonesia menjadi perhatian serius, terutama akibat kemudahan akses terhadap produk rokok yang dijual bebas, termasuk di sekitar lembaga pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan, khususnya Pasal 434 ayat (1) huruf e, melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan. Namun di Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, masih ditemukan banyak warung yang menjual rokok sangat dekat dengan sekolah, bahkan tanpa pengetahuan mengenai regulasi tersebut. Masalah ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta pelaksanaan peraturan yang ada. Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan terhadap pengaturan jarak warung penjual rokok dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap penjual rokok di dekat lembaga pendidikan di Desa Catak Gayam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap pengaturan jarak penjualan rokok di dekat lembaga pendidikan di Desa Catak Gayam, serta mengevaluasi peran dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menegakkan regulasi tersebut. Metode ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 di lapangan masih belum ada. Sebagian besar penjual tidak mengetahui adanya aturan pelarangan, dan pemerintah daerah, meskipun menyadari adanya pelanggaran, belum mengambil tindakan konkret karena belum adanya peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Satpol PP juga belum menjalankan peran pengawasan sebagaimana mestinya. Kondisi ini memperkuat pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aturan pusat melalui pembentukan Perda dan sosialisasi yang lebih menyeluruh.