IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN MENJALANI PENGOBATAN BAGI NARAPIDANA GANGGUAN JIWA (Studi Yuridis Empiris di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya)

ABSTRAK

Fenomenanya pelayanan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa di penjara memang layak dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan, banyak tahanan atau napi yang mengalami hal serupa di penjara lain. Pemeriksaan kejiwaan mereka kepada ahlinya juga diperlukan untuk memastikan apakah mereka benar-benar gila atau hanya akal-akalan agar terhindar dari hukuman. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu implikasi yuridis terhadap keputusan menjalani pengobatan bagi narapidana gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya
Metode penulisan skripsi ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yakni pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang menjadi fokus sekaligus bersangkut paut dengan isu hukum dalam penelitian ini. dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan /doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan kemudian dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
Berdasarkan hasil penelitian yaitu, narapidana tetap menjalankan masa pidana sesuai dengan vonis hakim yang ditentukan walaupun selama kurun waktu tertentu, narapidana menjalani perawatan karena menderita ganguan jiwa, tetapi tidak mengurangi masa pidana yang harus dijalani dan selama menjalani perawatan tersebut tidak dapat disamakan dengan penahanan sehingga narapidana sepenuhnya tetap dibebankan masa pidananya dan perhitungan masa pidana sepenuhnya. implikasi yuridisnya dapat di konklusikan bahwa narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya tetap menjalankan sisa dari pidannanya setelah narapidana itu dinyatakan sembuh selama menjalani rehabilitasi.