HARMONISASI PENGATURAN KEBIJAKAN PROYEK STRATEGI NASIONAL DI SURABAYA STUDI KONFLIK NORMA ANTARA PERATURAN PRESIDEN, UNDANG UNDANG PENATAAN RUANG DAN PERATURAN DAERAH TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA

Penelitian ini membahas konflik norma hukum yang terjadi antara penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat dengan ketentuan hukum penataan ruang yang telah ditetapkan di tingkat daerah, khususnya dalam kasus proyek Surabaya Waterfront Land (SWL). Penetapan SWL sebagai PSN melalui Peraturan Presiden tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini menimbulkan konflik norma vertikal maupun horizontal dalam sistem hukum tata ruang Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian tersebut mengancam kewenangan otonomi daerah, menimbulkan ketidak pastian hukum, dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan serta penolakan dari masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya sinkronisasi regulasi, mekanisme mediasi antar-lembaga, serta partisipasi publik untuk menciptakan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.